"Jokowi : Setiap Rupiah Dalam APBN Harus Digunakan Untuk Kepentingan Rakyat*

gartra.com
Total Views : 174
Zoom In Zoom Out Read Later Print

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah, untuk menggunakan dana APBN 2019 demi kepentingan rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah, untuk menggunakan dana APBN 2019 demi kepentingan rakyat.

"Pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi," tegas Jokowi, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12)

APBN 2019 yang ditetapkan lebih dari Rp 2.400 triliun, lanjut Jokowi, harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.

"Jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up," ucap Jokowi.

Presdien juga tak ingin lembaga-lembaga pemerintah justru lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendukung, seperti rapat-rapat, perjalanan dinas, hingga honor untuk pegawai.

"Alokasi anggaran harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan pendukung," kata Jokowi.

Pada kesempatan ini, Presiden menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada 12 menteri da pimpinan lembaga. Sementara untuk dokumen TKDD diserahkan kepada seluruh gubernur. 

DIPA dan Alokasi TKDD merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN serta pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. 

Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 triliun dan non-K/L  Rp778,9 triliun, keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. 

TKDD sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah,  mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Index

Video Terbaru